MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM

MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM

HUKUM MENURUT BENTUKNYA:

a.                   HUKUM TERTULIS, YAITU HUKUM YANG DICANTKAN DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

b.                  HUKUM TIDAK TERTULIS, YAITU HUKUM YANG MASIH HIDUP DALAM KEYAKINAN MASYARAKAT, TETAPI TIDAK TERTULIS NAMUN BERLAKUNYA DITATI SEPERTI SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

HUKUM MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA:

a.                   HUKUM NASIONAL, YAITU HUKU YANG BERLAKU DI SUATU NEGARA;

b.                  HUKUM INTERNASIONAL, YAITU HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN DUNIA INTERNASIONAL;

c.                   HUKUM ASING, YAITU HUKUM YANG DIBERLAKUKAN DI NEGARA LAIN

HUKUM MENURUT SUMBERNYA :

a.                   SUMBER HUKUM MATERIEL, YAITU KESADARAN HOKUM MASYARAKAT ATAU SUMBER ISI HUKUM YANG MENENTUKAN APAKAH YANG HARUS DIPENUHI AGAR SESUATU DAPAT DISEBUT HUKUM DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT;

b.                  SUMBER HUKUM FORMIL, YAITU SUMBER HUKUM YANG MEMBENTUK HUKUM, MENENTUKAN BERLAKUNYA HUKUM ATAU BERKAITAN DENGAN PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBENTUKANNYA.

MENURUT WAKTU BERLAKUNYA :

1. IUS CONSTIITUTUM (HUKUM POSIITIIFF) YAITU HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG BAGI SUATU MASYARAKAT TERTENTU DAN DALAM WILAYAH TERTENTU;
2. IUS CONSTIITUENDUM, YAITU HUKUM YANG DIHARAPKAN BERLAKU PADA MASA YANG AKAN DATANG.

HUKUM MENURUT ISINYA :

1. HUKUM PRIVAT, YAITU HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARAORANG YANG SATU DENGAN ORANG YANG LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN KEPADA KEPENTINGN PERORANGAN;
2. HUKUM PUBLIK, YAITU HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN ALAT PERLENGKAPANNYA ATAU NEGARA DENGAN PERORANGAN.

MENURUT CARA MEMPERTAHANKANNYA :

1. HUKUM FORMIL, YAITU HUKUM YANG MEMUAT PERATURAN YANG MENGATUR BAGAIMANA CARA MELAKSANAKAN DAN MEMPERTAHANKAN HOKUM MATERIL;
2. HUKUM MATERIL, YAITU HUKUM YANG MEMUAT PERATURAN YANG MENGATUR KEPENTINGAN-KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN YANG WUJUD PERINTAH DAN LARANGAN-LARANGAN.

HUKUM MENURUT SIFATNYA :

1. HUKUM YANG MEMAKSA, YAITU HUKUM YANG DALAM KEADAAN BAGAIMANAPUN JUGA HARUS DAN MEMPUNYAI PAKSAAN MUTLAK;
2. HUKUM YANG MENGATUR, YAITU HUKUM YANG DAPAT DIKESAMPINGKAN APABILA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN TELAH MEMBUAT PERATURAN SENDIRI DALAM PERJANJIAN.